• Senin, 23 Mei 2022

ASN Mudik Lebaran Gunakan Plat Merah, Siap-Siap Kena Sanksi Tegas !

- Sabtu, 16 April 2022 | 04:30 WIB
Mobil-mobil dinas mangkrak di Carrefour Kiaracondong, Kota Bandung. (dok. Ayobandung.com)
Mobil-mobil dinas mangkrak di Carrefour Kiaracondong, Kota Bandung. (dok. Ayobandung.com)

Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri PANRB No. 13/2022 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil Negara Selama Periode Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah.

Dalam edaran yang ditandatangani Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menyebutkan para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di masing-masing instansi pemerintah agar memastikan seluruh pejabat serta pegawai, tidak menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan mudik lebaran, berlibur, ataupun kepentingan lainnya di luar kepentingan dinas.

Baca Juga: Gandeng Irmas Baitusolihin, MIS Foundation Bagi Takjil dan Buka Bersama

Selain itu dalam SE juga tertulis para PPK dapat memberikan cuti tahunan kepada ASN di instansinya pada saat sebelum atau sesudah periode hari libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idulfitri 1443 Hijriah. Namun demikian cuti tahunan diberikan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat, dan karakteristik tugas serta jumlah pegawai di masing-masing instansi.

Pemberian cuti tahunan dilakukan secara akuntabel sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 11/2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 17/2020, dan Peraturan Pemerintah No. 49/2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Selain itu bagi para ASN yang akan melaksanakan mudik maupun bepergian ke luar negeri untuk memperhatikan status risiko persebaran Covid-19 di wilayah tujuan. Kemudian juga memperhatikan peraturan mengenai Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat yang ditetapkan Menteri Dalam Negeri.

Baca Juga: Seorang Pria di Cirebon Tega Cabuli Adik Ipar Yang Masih di Bawah Umur Selama Bertahun-Tahun

“Pegawai ASN agar selalu memperhatikan dan mematuhi kriteria persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan Satgas Penanganan Covid-19, serta Kementerian Perhubungan, serta protokol kesehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan. Serta penggunaan platform PeduliLindungi,” jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan agar PPK dapat menetapkan pengaturan teknis serta langkah-langkah yang diperlukan bagi instansi masing-masing, dan memberikan hukuman disiplin kepada ASN yang melanggar. ***

Editor: Devteo Mahardika Prakoso

Tags

Artikel Terkait

Terkini

Pengalaman Mudik Aman dan Seru Dengan Smartfren

Jumat, 13 Mei 2022 | 18:27 WIB

Pemudik Asal Jawa Tengah Diminta Mudik Lebih Awal

Sabtu, 23 April 2022 | 20:57 WIB
X