Sri Mulyani Naikan PPN Jadi 11 Persen Diklaimnya Sebagai Nilai Keadilan

“Indonesia perlu membangun suatu fondasi perpajakan yang kuat. Dua kontributor terbesar dari pajak kita adalah PPN dan PPh (pajak penghasilan) korporasi. Itu lah yang nanti akan menjadi tulang punggung yang paling kuat,” kata dia dalam acara Spectaxcular 2022 pada Rabu (23/3/2022).

Dalam kesempatan tersebut, Menkeu membandingkan kenaikan PPN Indonesia menjadi 11 persen dengan negara-negara di G20 dan OECD, dimana rata-rata PPN di negara tersebut sekitar 15 persen atau bahkan 15,5 persen.

Baca Juga: Pemprov Jabar Akan Jual Minyak Goreng Kemasan Rp 14.000 Melalui Operasi Pasar

Kenaikan PPN ini dilakukan tidak lain demi memperkuat ekonomi Indonesia dalam jangka panjang dan membantu membiayai APBN, khususnya dalam Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Ini juga termasuk pemberian berbagai insentif bagi pelaku UMKM yang terdampak pandemi.

“Jadi kalau Indonesia dari 10 ke 11 persen itu untuk PPN ikut kontribusi dan tadi PPh-nya makin adil, menunjukkan perbedaan. Dan juga dari sisi untuk UMKM, masyarakat tidak mampu diberikan bantuan. Itu yang disebut konsep keadilan. Jadi enggak bisa dipisah-pisah,” katanya.  

Reformasi perpajakan melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) diperlukan untuk memperluas basis pajak, menciptakan keadilan dan kesetaraan, memperkuat administrasi perpajakan, dan meningkatkan kepatuhan perpajakan.

Baca Juga: Harga Minyak Goreng Meroket, Ganjar : Wajah Pemerintan Sudah Ditampar Rakyat

Di dalam UU HPP, tidak seluruh barang dan jasa terkena kenaikan PPN. Pemerintah akan memberikan tarif lebih rendah hingga pembebasan PPN terhadap beberapa jenis barang dan jasa tertentu.