• Senin, 23 Mei 2022

Perusahaan Enggan Bayar Jamkes, Anggaran Negara Alami Kebocoran

- Jumat, 13 Mei 2022 | 11:38 WIB
Gampang Banget! Cek Tagihan BPJS Kesehatan di WhatsApp dan Telegram (bpjs-kesehatan.go.id)
Gampang Banget! Cek Tagihan BPJS Kesehatan di WhatsApp dan Telegram (bpjs-kesehatan.go.id)

CIAYUMAJAKUNING.ID - Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon Siska Karina menduga masih adanya perusahaan yang masih membebankan jaminan kesehatan karyawannya terhadap anggaran APBD dan APBN.

Dari sejumlah data dan hasil kunjungan ke sejumlah perusahaan, ia menegaskan masih terdapat karyawan perusahaan yang masih menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) BPJS Kesehatan.

Dikatakannya, sudah seharusnya karyawan perusahaan tersebut masuk dalam kategori penerima BPJS Kesehatan Pekerja Penerima Upah.

Baca Juga: Imron Enggan Calonkan Diri Dalam Pileg Namun Jika Pilkada Oke

"Besaran persentase iuran BPJS Kesehatan perusahaan sebesar 5% dari upah atau gaji bulanan. Dari 5% tersebut, 4% ditanggung oleh perusahaan atau pemberi kerja melalui tunjangan BPJS. Sisa 1% akan dibayarkan karyawan yang dipotong dari gaji," terangnya.

Masih kata dia, bilamana tidak segera dilakukan penindakan. Maka hal ini dapat merugikan negara memgingat BPJS Kesehatan PBI masih banyak mengcover pekerja di sejumlah perusahaan.

"Dengan seperti itu ada beberapa uang negara yang salah sasaran untuk mengcover kesehatan warga, sudah seharusnya itu kan tanggungjawab perusahaan untuk menjamin kesehatan karyawannya," paparnya, Jumat (13/5/2022).

Baca Juga: Pemprov Jabar Minta Masyarakat Tenang Hadapi Wabah PMK

Dijelaskannya, dalam pasal 13 Perpres No 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan disebutkan bahwa pemberi kerja wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan dengan membayar iuran disetiap bulannya.

Halaman:

Editor: Devteo Mahardika Prakoso

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X