• Senin, 23 Mei 2022

Forjakon Majalengka Sesalkan Pengadaan Langsung Pemkab Belum Transparan

- Jumat, 22 April 2022 | 02:30 WIB
Forjakon Majalengka (Ciayumajakuning.id)
Forjakon Majalengka (Ciayumajakuning.id)

CIAYUMAJAKUNING.ID - Proses pengadaan barang/jasa oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka melalui metode pengadaan langsung dinilai masih belum transparan.

Demikian diungkapkan salah satu pendiri Forum Jasa Konstruksi Kabupaten Majalengka (Forjakon), R. Hudzaifah Al Fath, S.H yang akrab di sapa Bang Al Fath kepada awak media, Kamis (21/4/2022).

Menurut pria yang juga Ketua Umum AKSINDO Majalengka ini, Forjakon dibentuk salah satunya dengan tujuan sebagai wadah komunikasi dan silaturahmi bagi Asosiasi Jasa Konstruksi yang ada di Wilayah Kabupaten Majalengka.

Baca Juga: Kabur Saat Bekerja di Korea Selatan Sebagai ABK Kapal, PT BSI Manajemen Indonesia Berikan Waktu 3x24 Jam

Selain itu juga sebagai wadah untuk membahas permasalahan-permasalahan yang ada di dunia konstruksi, sehingga dapat mencari problem solving dari setiap masalah yang ada, terutama dalam membantu pemerintah daerah membuat kebijakan serta mengimplementasikan peraturan-peraturan dalam bidang jasa konstruksi yang berlaku di Indonesia ini.

Dikatakannya, satu contoh permasalahan yang ada di dalam dunia jasa konstruksi khususnya di wilayah Kabupaten Majalengka ini, sampai tahun 2022. Dalam pengamatannya selama menjadi Ketum AKSINDO Majalengka, dalam kegiatan penyediaan barang/jasa menurutnya Pemkab Majalengka jauh tertinggal dari kota/kabupaten lain karena masih menggunakan cara lama dalam menunjuk penyedia barang/jasa. secara Offline (tertutup) belum ter publish (terbuka) di Website LPSE Bag Non Tender.

Lebih lanjut kata dia, mengenai pengadaan langsung tersebut, Presiden telah mengaturnya dengan baik sebagaimana diatur dalam Pasal 4, 5, 6, 38, serta Pasal 50 ayat (7) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana diubah oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Baca Juga: Bupati Cirebon Minta Masyarakat Viralkan Jika Ada PNS Gunakan Mobil Dinas Untuk Mudik

“Kami tidak tahu masalahnya dimana sampai saat ini Pemkab Majalengka belum melaksanakan proses Pengadaan Langsung secara transparan, terbuka, adil dan akuntabel melalui laman LPSE Majalengka, padahal kota/kabupaten lain hal tersebut sudah dilaksanakan.” kata dia.

Halaman:

Editor: Devteo Mahardika Prakoso

Tags

Artikel Terkait

Terkini

X